Sidoarjo Kota UKM, Informasi Usaha Kecil dan Menengah Sidoarjo 

Facebook Twitter Gplus RSS

Pengurus Koperasi Diminta Taati UU Baru

KUPANG – Demi tetap eksisnya perjalanan koperasi ke depan, maka Undang-Undang terbaru yang dikeluarkan Kementerian Koperasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, harus dipahami secara benar. Penegasan itu disampaikan Kadis Koperasi NTT, Paulus R. Tadung, saat membuka sosialisasi Kewirausahaan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, di aula Koperasi Kredit (Kopdit) Solidaritas, kemarin (11/2).

Dikatakan Paulus, saat ini masih banyak koperasi di NTT merujuk ke Undang Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992. Padahal, kata dia, ada begitu banyak hal yang telah direvisi, dan tidak bisa diberlakukan lagi pada era sekarang. Misalnya, penghapusan koperasi serba usaha, atau KSU, koperasi unit desa dan unit simpan pinjam.

Sebaliknya, kata Paulus, aturan terbaru yang disebutkan dalam Undang Undang No. 17 tahun 2012, mengisyaratkan ada empat koperasi yang disetujui, yaitu koperasi produksi, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan kopersi konsumsi. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 17 tahun 2012 ini, maka ke depan, kita akan melakukan pengawasan. Kita siap memberi sanksi seberat-beratnya, jika masih ada koperasi tidak sejalan dengan amanat undang-undang ini," tandas Paulus. Aturan terbaru lainnya, lanjut Paulus, menyebutkan bahwa simpanan pokok tak lagi bisa diambil, walaupun seorang anggota telah keluar dari koperasi itu. "Kalau undang-undang dulu kan membolehkan anggota mengambil simpanan pokoknya, bila dia sudah keluar. Sekarang sudah tidak boleh lagi," tegas Paulus.

Dia menambahkan, dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2012, juga diatur masalah rapan anggota tahunan atau RAT. Dikatakan Paulus, jika sebuah koperasi tidak menyelenggarakan RAT, selama dua tahun berturut-turut maka akan dibubarkan. "Dari catatan kami di Dinas Koperasi NTT, sekira 40 persen koperasi di NTT tidak melaksanakan RAT. Kalau selama ini kita sebatas menghimbau, maka kedepan, kita akan menerapkan sanksi yang lebih berat. Tujuannya, agar setiap koperasi dapat melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku. "Saya juga meminta agar setiap koperasi mengarahkan anggotanya, supaya mengelola usaha-usaha produktif sehingga ada efek positif bagi koperasi itu sendiri," imbuh Paulus yang kemarin didampingi Kabid Bina Usaha, Alexander Sanu dan Plt. Kabid UMKM, Joseph Mure.

 

http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=2599&Itemid=1

UKM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Berita Pengurus Koperasi Diminta Taati UU Baru